Desember 7, 2022

Radio Informasi dan Hiburan

Eksekutif Sampaikan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019

AMANDITNEWS KANDANGAN.Senin (15/7/2019) bertempat di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Bupati HSS Drs.H.Achmad Fikry,M.AP menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2019 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HSS.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten HSS H.Akhmad Fahmi,SE. Turut hadir Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, S.AP, MA, Sekretaris Daerah Drs.H.Muhammad Noor,M.AP, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten HSS Rodi Maulidi, Staf Ahli, para pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten HSS dan Anggota DPRD Kabupaten HSS.

Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019, mengamanatkan bahwa penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan PPAS Perubahan dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Agustus 2019. Dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus 2019.

“Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan tahapan itu lebih awal. Dengan begitu diharapkan waktu pelaksanaan perubahan APBD TA 2019 nantinya dapat lebih panjang sehingga program dan kegiatan yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik serta mendapatkan hasil yang maksimal”, ujar Bupati.

Kemudian Bupati mengatakan KUPA TA 2019 disusun dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD sampai dengan semester I tahun 2019. Selain itu adanya perkembangan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Anggaran 2019 yang perlu disesuaikan terutama terkait asumsi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Hal ini bermuara pada terjadinya perubahan dalam struktur APBD TA 2019. KUPA Tahun 2019 ini menjadi acuan dalam penyusunan PPAS Perubahan dan Rancangan Perubahan APBD.

Sedangkan PPAS Perubahan APBD adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan SKPD setelah disepakati dengan DPRD Kabupaten HSS.

Dijelaskannya bahwa Rancangan PPAS Perubahan disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Dalam PPAS Perubahan ini tercermin informasi rencana perubahan pendapatan daerah, perubahan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan proritas belanja daerah dan perubahan plafon anggaran sementara. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi baik pada perekonomian makro maupun daerah, maka Pemkab HSS menganggap perlu untuk melakukan perubahan APBD.

Adapun hal-hal yang menyebabkan perubahan tersebut diantaranya penyesuaian perubahan target pendapatan daerah sesuai perkembangan potensi dan laporan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran berjalan serta penyesuaian dengan kebijakan perimbangan keuangan Pemerintah Pusat. Selain itu, penyesuaian dan mengakomodir pergeseran dan perubahan belanja daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian target program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2019.

Selanjutnya Bupati menjelaskan bahwa KUPA dan PPAS Perubahan TA 2019 memuat tentang kebijakan perubahan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, rencana perubahan target pendapatan daerah dan belanja daerah serta perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD. Selain itu guna menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten HSS agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan jangka panjang yang dicita-citakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Untuk itu proses penyusunan KUPA Kabupaten HSS TA 2019 tetap mengacu pada RKPD Perubahan Kabupaten HSS Tahun 2019 serta kebijakan-kebijakan Pemda dan juga kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat maupun kebijakan Provinsi.

Lebih lanjut Bupati melaporkan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten HSS pada Perubahan TA 2019 sebesar Rp1.378.642.458.198,00. Target ini jika dibandingkan dengan target dalam APBD Murni TA 2019 meningkat sebesar Rp359.075.968.999,00. Perubahan target tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi PAD sampai dengan semester 1 TA 2019 serta memperimbangkan realisasi PAD TA 2019, peningkatan target dari sumber dana perimbangan dari Pemerintah Pusat Tahun 2019 dengan mempertimbangkan realisasi TA 2018 dan pagu alokatif dalam APBN dan pemindahan alokasi pendapatan dana BOS sekolah dari PAD ke lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai langkah penyesuaian dengan ketentuan terbaru.

Bupati menambahkan kebijakan perubahan belanja daerah dan pembiayaan daerah disusun dengan mempertimbangkan hal-hal diantaranya pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau terlampaui asumsi KUA. Pergeseran juga dilakukan untuk memnuhi ketentuan perundangan atau ketentuan lain yang diwajibkan oleh pemerintah. Penambahan anggaran belanja tidak langsung terutama untuk mengakomodir alokasi belanja DAK, upaya memenuhi mandatory budget belanja infrastruktur yang bersumber dari DAU dan dana bagi hasil sebesar 25%, saldo anggaran lebih TA 2018 yang belum sepenuhnya dianggarkan digunakan untuk menambah menutup defisit anggaran.

Bupati berharap kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan dengan penuh rasa hormat, Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten HSS TA 2019 dapat diterima, dibahas dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pada saat nantinya dapat disetujui bersama.

Pada rapat paripurna tersebut diakhiri dengan penyerahan naskah Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Kabupaten HSS TA 2019 oleh Bupati HSS Kepada Ketua dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten HSS.

WhatsApp chat