Desember 7, 2022

Radio Informasi dan Hiburan

Pendampingan Desk Proposal Inovasi Pelayanan Publik

AMANDITNEWS.Dalam rangka persiapan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2019, digelar pendampingan/desk proposal inovasi pelayanan publik lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Kegiatan pendampingan/desk proposal inovasi pelayanan publik lingkup Pemerintah Kabupaten HSS tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati HSS Drs.H.Achmad Fikry,M.AP, kamis (18/4/2019) di gedung Pramuka.

Hadir pada acara tersebut para narasumber yakni Kepala Bidang Penyiapan, Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementrian PAN RB Ir.Sri Hartini, Analis Pengaduan Masyarakat Kementrian PAN RB Resty Adelia,S.Si, para Pejabat lingkup Pemkab HSS.

Bupati HSS Drs.H.Achmad Fikry,M.AP dalam sambutannya berharap dengan pendampingan hari ini kita bisa lebih memahami makna dari inovasi pelayanan publik. Kemudian Bupati mengatakan atas nama Pemkab HSS mengucapkan selamat datang kepada narasumber di Kota Kandangan Kabupaten HSS.

Selanjutnya Bupati mengapresiasi kepada para Kepala OPD yang menghadirkan Narasumber. Hal ini suatu pertanda bahwa komitmen pimpinan penting terhadap sebuah proses, meskipun inovasi dibuat oleh jajaran di bawah Kepala OPD, tetapi yang penting adalah kemauan politik dari pimpinan. Karena apabila kepala OPD nya tidak memahami makna dari inovasi, sebagus apapun tulisan, sebagus apapun karya itu tidak akan nyambung, tetapi apabila kepala OPD nya sudah mengetahui makna dari inovasi, maka akan terus mendorong jajarannya untuk selalu berupaya dalam peningkatan pelayanan.

Menurut Bupati inovasi pelayanan publik merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang harus dilakukan setiap saat. Lebih lanjut Bupati melaporkan bahwa Kabupaten HSS, pada tahun 2016 sudah pernah masuk 35 besar dengan Si Midun ke Faskes Bidang kesehatan, tahun 2017 ada dua yang masuk ke 99 yakni bidang perikanan dan bidang kesejahteraan sosial, dan hanya satu yang masuk ke 40 yakni bidang perikanan yakni peran masyarakat untuk menjaga kelestarian perikanan kita dengan kelompok pengawas masyarakat untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan cara-cara yang tidak benar. Bupati berharap tahun 2019, HSS bangkit menunjukan bahwa Kabupaten HSS ada ditengah-tengah Indonesia dengan sebuah inovasi.

Bupati menambahkan inovasi akan muncul kalau kita mendapatkan suatu masalah di lapangan, sehingga muncul gagasan-gagasan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut apakah dengan peran pemerintah atau peran masyarakat.
Bupati berharap dengan pendampingan kali ini akan muncul inovasi-inovasi, tidak hanya ditingkat kabupaten tetapi juga diharapkan pada jajaran yang paling bawah juga bisa menunjukan inovasinya. Selain itu, Bupati juga berharap agar memanfaatkan waktu yang terbatas untuk menggali inovasi bagaimana yang layak untuk kita sandingkan dengan inovasi daerah lain tingkat nasional, sekaligus inovasi tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Apa yang diperoleh selama ini akan terus dilakukan dan itu adalah buah upaya kita untuk terus meningkatkan merubah pola pikir dari berpikir apa adanya, berpikir apa yang seharusnya. Inilah kata kunci dari kita bisa menghasilkan sebuah inovasi, kita berpikir apa yang seharusnya tidak terjebak dengan rutinitas tanpa ada sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat”, tegas Bupati.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyiapan, Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kemenpan RB Ir.Sri Hartini menyampaikan tujuan KIPP 2019 adalah menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang inovasinya ditetapkan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik, memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik, meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik dan menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan sistem JIPPNAS. Dengan Tema inovasi pelayanan publik sebagai perwujudan percepatan reformasi birokrasi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Adapun kriteria inovasi dalam KIPP terdiri dari bermanfaat, efektif, dapat ditransfer, kebaruan, berkelanjutan. Dengan 9 kategori yakni pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesemaptan kerja, pemberdayaan masyarakat, pelayana publik responsif gender, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan. Sedangkan untuk format proposal KIPP 2019 antara lain tujuan 5%, keselarasan dengan kategori yang dipilih 5%, signifikansi 15%, inovasi 20%, transferabilitas 10%, sumber daya dan keberlanjutan 10%, dampak 15%, keterlibatan pemangku kepentingan 10%, pelajaran yang dipetik 10%.

WhatsApp chat